RIAUATENSI.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Riau I dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, mengapresiasi Polda Riau dan jajaran yang mengungkap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam sepekan terakhir, polisi menangkap puluhan orang terkait kasus tersebut.
Dewi meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat diminta menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari pemasok, penampung, hingga penadah, agar jaringan mafia BBM dapat diberantas hingga ke akar.
"Saya mengapresiasi langkah Polda Riau dan jajaran. Tetapi, pengusutan jangan berhenti pada pelaku yang ditangkap. Telusuri sampai ke akar-akarnya agar jaringan mafia BBM benar-benar diberantas," tegas Dewi dalam keterangannya, Minggu (25/10).
Menurut Dewi, Pertamina telah menyalurkan BBM sesuai kuota. Namun, masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM, khususnya solar, yang terlihat dari antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Pertamina telah menyalurkan BBM sesuai kuota, tetapi masyarakat masih sulit mendapatkannya. Dengan terungkapnya mafia BBM ini, semoga keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dapat terjawab," ujarnya.
Dewi meminta kondisi itu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan penyalahgunaan dalam rantai distribusi. Ia juga mengimbau masyarakat melaporkan praktik penimbunan, pengangkutan, atau penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan kepada kepolisian.
"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Namun, laporan harus berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar membantu aparat mengungkap titik-titik penyalahgunaan BBM," katanya.
Dewi menegaskan, BBM bersubsidi menyangkut kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga distribusinya harus diawasi ketat. Penegakan hukum, kata dia, juga harus dilakukan menyeluruh agar modus serupa tidak terulang.
"Jangan sampai hari ini pelakunya ditangkap, tetapi besok muncul pelaku baru dengan modus yang sama. Persoalan ini harus diselesaikan tuntas, bukan sekadar penindakan sesaat," ujarnya.
Dewi berharap langkah tegas kepolisian memberikan efek jera, memperkuat pengawasan, dan memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada ketersediaan solar.
"Yang paling penting, masyarakat jangan terus dirugikan. BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh dikuasai pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan melanggar hukum," tutupnya. (*)
